Penolakan Israel terhadap hak-hak historis dan kedaulatan warga Palestina atas tanah mereka telah menjadi inti konflik berkepanjangan di kawasan itu. Narasi yang terus-menerus digaungkan oleh Israel, yang didasarkan pada klaim leluhur dan agama, secara efektif digunakan untuk membenarkan perpindahan dan penderitaan yang dialami warga Palestina selama beberapa dekade. Isu ini semakin diperumit dengan masuknya pengungsi Yahudi dari Eropa, yang diklaim memiliki hak atas tanah tersebut, seolah-olah itu adalah warisan mereka.
Konflik ini bermula jauh sebelum pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Sejak akhir abad ke-19, gelombang imigrasi Yahudi dari Eropa Timur mulai tiba di Palestina, yang saat itu masih di bawah kekuasaan Ottoman. Para imigran ini, didorong oleh ideologi Zionisme yang bercita-cita mendirikan tanah air Yahudi, secara bertahap mulai membeli tanah dan membangun pemukiman. Kedatangan mereka mengubah demografi wilayah tersebut dan mulai menimbulkan gesekan dengan penduduk asli Palestina.
Setelah Perang Dunia I dan berakhirnya kekuasaan Ottoman, Inggris mengambil alih mandat atas Palestina. Selama periode ini, imigrasi Yahudi semakin meningkat, terutama setelah bangkitnya Nazisme di Eropa. Banyak pengungsi Yahudi yang melarikan diri dari penganiayaan di Eropa mencari perlindungan di Palestina, memperburuk ketegangan yang sudah ada. Kehadiran mereka yang semakin besar memicu kekhawatiran di kalangan warga Palestina tentang masa depan tanah air mereka.
Penderitaan warga Palestina semakin memuncak setelah resolusi PBB tahun 1947 yang membagi Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab. Resolusi ini ditolak oleh bangsa Palestina dan negara-negara Arab, yang menganggapnya tidak adil dan melanggar hak penentuan nasib sendiri. Perang Arab-Israel pertama pecah pada tahun 1948, yang dalam sejarah Palestina dikenal sebagai "Nakba" atau "Bencana".
Selama Nakba, ratusan ribu warga Palestina diusir dari rumah mereka atau terpaksa mengungsi. Desa-desa dihancurkan, dan properti disita. Para pengungsi ini kemudian hidup di kamp-kamp pengungsian di negara-negara tetangga dan di wilayah Palestina yang tersisa, seperti Jalur Gaza dan Tepi Barat. Mereka kehilangan tanah, rumah, dan mata pencarian mereka, dan sebagian besar tidak pernah diizinkan untuk kembali.
Kisah-kisah penderitaan ini diwariskan dari generasi ke generasi. Anak-anak dan cucu-cucu para pengungsi Nakba tumbuh dengan cerita tentang rumah yang hilang dan kehidupan yang direnggut. Mereka terus merasakan dampak langsung dari perpindahan paksa ini, menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya, kebebasan bergerak, dan hak-hak dasar lainnya di bawah pendudukan Israel.
Antropolog Israel Jeff Halper, dalam sebuah wawancara dengan Saksi Mata, secara terang-terangan mempertanyakan validitas klaim Yahudi atas Palestina yang didasarkan pada narasi leluhur atau agama. Pernyataannya, "Bagaimana bisa seorang Yahudi datang dari Ukraina ke Palestina dan mengatakan negara ini milikku," menggema kebenaran yang seringkali diabaikan dalam narasi arus utama.
Halper menekankan bahwa cerita-cerita semacam itu, yang merujuk pada hak-hak historis yang "diberikan" oleh Tuhan atau leluhur, sebenarnya digunakan untuk membenarkan pengungsian warga Palestina, bukan mencerminkan hak-hak sejarah yang sah. Ia berpendapat bahwa tanpa narasi pembenaran ini, para pihak yang terlibat dalam pengusiran dan pendudukan akan dipandang sebagai "penjahat".
Komentar Halper telah memicu gelombang diskusi di media sosial, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan perspektif kritis mengenai bagaimana identitas dan klaim atas tanah telah dibingkai dalam konteks pendudukan Israel atas Palestina. Pandangan ini menyoroti bahwa narasi sejarah seringkali dimanipulasi untuk melayani tujuan politik, mengabaikan penderitaan nyata yang diakibatkan oleh tindakan tersebut.
Sejak saat itu, pendudukan Israel terus berlanjut, dengan pembangunan permukiman ilegal yang meluas di Tepi Barat dan blokade yang ketat terhadap Jalur Gaza. Tindakan-tindakan ini semakin memperburuk kondisi hidup warga Palestina, membatasi akses mereka terhadap air, listrik, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Kebebasan bergerak mereka dibatasi oleh pos-pos pemeriksaan militer dan tembok pemisah yang memisahkan komunitas.
Penderitaan warga Palestina tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan emosional. Kehilangan tanah air, disintegrasi keluarga, dan hidup di bawah pendudukan militer telah menciptakan trauma kolektif yang mendalam. Generasi muda Palestina tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan dan ketidakpastian, memengaruhi prospek masa depan mereka dan kemampuan mereka untuk membangun kehidupan yang normal.
Masyarakat internasional telah lama mengakui hak-hak warga Palestina, termasuk hak untuk kembali bagi para pengungsi dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Namun, upaya untuk mencapai solusi yang adil dan langgeng seringkali terhambat oleh penolakan Israel untuk mengakui hak-hak ini dan kebijakan-kebijakannya yang terus-menerus melanggar hukum internasional.
Klaim historis dan religius yang digunakan untuk membenarkan pendudukan telah menjadi alat yang ampuh dalam meredam suara-suara Palestina dan mengabaikan penderitaan mereka. Narasi ini menciptakan gambaran di mana tindakan Israel adalah hasil dari hak ilahi atau historis, bukan sebagai tindakan kekerasan dan penindasan yang menyebabkan penderitaan massal.
Pandangan Halper menggarisbawahi pentingnya melihat lebih dalam dari narasi-narasi yang umum diterima. Ia mengajak untuk mempertanyakan dasar-dasar klaim yang digunakan untuk mengusir dan menindas sebuah bangsa. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin relevan dalam konteks di mana kebenaran seringkali dikaburkan oleh kepentingan politik dan ideologi.
Penderitaan warga Palestina sejak kedatangan pengungsi Yahudi dari Eropa merupakan kisah panjang tentang perpindahan, kehilangan, dan perlawanan. Ini adalah kisah yang menuntut perhatian dan pengakuan dari dunia. Mengakui penderitaan ini adalah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih komprehensif tentang konflik dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.
Tanpa pemahaman yang mendalam tentang akar penyebab penderitaan ini, setiap upaya untuk mencapai perdamaian akan menemui jalan buntu. Penting untuk mengakui bahwa klaim atas tanah tidak dapat mengabaikan hak-hak asasi manusia dan martabat sebuah bangsa. Setiap solusi yang adil harus berdasarkan pada pengakuan hak-hak historis dan kedaulatan warga Palestina.
Pernyataan Jeff Halper mengingatkan kita bahwa narasi yang kuat bisa menjadi senjata dua mata. Sementara ia bisa membangun identitas dan legitimasi bagi satu kelompok, ia juga bisa menjadi alat penindasan bagi kelompok lain. Dalam kasus Palestina, narasi yang berakar pada sejarah dan agama telah digunakan untuk menjustifikasi penggusuran dan penindasan yang sistematis.
Masyarakat internasional memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa hak-hak warga Palestina dihormati dan bahwa mereka tidak lagi menderita akibat klaim-klaim yang tidak berdasar. Menghentikan siklus kekerasan dan penderitaan ini membutuhkan keberanian untuk menentang narasi-narasi yang menindas dan mencari keadilan bagi semua.
Kisah penderitaan Palestina adalah pengingat yang menyakitkan akan bahaya ketika klaim historis dan religius digunakan untuk membenarkan kekerasan dan pengusiran. Adalah tugas kita untuk menuntut pertanggungjawaban dan mencari keadilan bagi mereka yang telah lama menderita. Hanya dengan mengakui kebenaran dan menghadapi masa lalu, masa depan yang lebih baik dapat dibangun.
Penderitaan mereka atas genosida rutin, yang telah berlangsung selama beberapa generasi, merupakan akibat langsung dari klaim yang tidak memperhitungkan keberadaan dan hak-hak penduduk asli. Ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung dan memerlukan intervensi serius dari komunitas global.